SIMPOSIUM LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2022

24 September 2022 – Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Malang menyelenggarakan Simposium Legeslatif bertema “Knowledge Sharing And Discussion Towards A Synergistic Of OPM” yang diadakan secara luring di Aula Eksenat Gedung B3 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Simposium Legislatif merupakan suatu kegiatan untuk menguraikan serta memaparkan berbagai aspek yang berbeda terkait suatu permasalahan/ topik legislatif dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan informasi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari permasalahan yang timbul dari mahasiswa maupun organisasi mahasiswa dalam lingkup legislatif Fakultas maupun Universitas yang diperlukan pembahasan dalam sebuah forum diskusi legislatif. Beberapa aspek yang dapat diangkat dalam diskusi ini meliputi aspek aspirasi mahasiswa, pengawasan organisasi mahasiswa, dan hukum legislasi.

Kegiatan ini dibuka oleh MC yaitu Azam Biani dan Aisyah Magfiroh dari pay4d dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Titin Sriwahyuni. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Simposium Legeslatif oleh Jihan Salsabila, sambutan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Malang oleh Mohammad Helmi Zamrozy.

Kegiatan selanjutnya adalah materi pertama tentang Harmonisasi Lembaga Legeslatif Kampus yang dibawakan oleh  Dicky Wahyu Firmansyah berdurasi 60 menit dan Ardiyani Marsella sebagai moderator, adapun hasil materinya :

  • Fungsi legislatif dalam OPM (Organisasi Pemerintahan Mahasiswa) Fungsi utama yang dimiliki oleh lembaga legislative dalam menjalankan kepemerintahannya adalah fungsi legislative. Fungsi ini memiliki beragam bentuk, yang salah satunya adalah pengawasan secara structural. Bentuk fungsi tersebut perlu diberikan perjelasan atas sistem pemerintahan yang dipakai.
  • Pola dan koordinasi lembaga legislative dalam OPM (Organisasi Pemerintahan Mahasiswa) Jalannya lembaga legislative dalam OPM bisa memiliki garis koordinasi apabila terdapat usulan yang di cetuskan dalam kongres terbaru yang membicarakan bentuk seperti apa yang akan digunakan dalam menjalankan sistem pemerintahannya, dimana kedepannya dapat menimbulkan peraturan terpusat yaitu peraturan pada universitas juga diterpakan dalam lingkup fakultas, yang memiliki tujuan agar harmonis dan dapat sebagai pemecah masalah.

Adapun macam-macam struktur pada kongres, sebagai berikut;

    • Republik, yaitu memiliki sifat yang terstruktur dalam OPM dan memiliki efek domino
    • Federal, yaitu memiliki sifat tidak dapat mengatur antara satu dengan yang lain dan tidak adanya dukungan dari bawah ke atas (vertikal), sehingga jika ada usulan hanya bisa disampaikan jika ada diskusi yang dilakukan.
  • Pola pengawasan kepada pihak eksekutif (BEM) Jalannya fungsi pengawasan dalam pemerintahan sebagai lembaga legislative perlu dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak lembaga eksekutif. Selain itu lembaga legislative dapat menjadikan aspirasi sebagai salah satu alat pendukung jalannya fungsi yang ada pada legislative. Setelah itu, perlu bagi lembaga legislative untuk memiliki produk yang dapat menjembatani dan mempermudah dalam melakukan pengawasan. Produk yang dimaksud harus dalam bentuk tertulis, regulasi dan ada stempel sah dari lembaga legislative yang memiliki sasaran tujuan yang jelas.
  • Implementasi fungsi anggaran dalam lembaga legislative
    • Melakukan pengelolaan anggaran berdasarkan proposal kegiatan
    • Melakukan cross cek anggaran proposal kegiatan
    • Melakukan pengawasan pada hari sebelum dilaksanakan kegiatan (sidak)

Implementasi tersebut dapat dilakukan pada periode berikutnya dengan pengadaan sosialisasi dalam bentuk konferensi sebagai pokok rekomendasi.

  • Lembaga-lembaga yang terdapat dalam OPM (Organisasi Pemerintahan Mahasiswa)
    • Legislatif, yang terdiri dari DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) dan DMF (Dewan Mahasiswa Fakultas).
    • Eksekutif, yang terdiri dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)

Agenda selanjutnya adalah Ice Breaking yang dibawakan oleh MUSIUM Band dan dilanjutkan ke materi yang ke dua tentang Mahasiswa dan Kebijakan Publik oleh Surya Desismansyah Eka putra dengan durasi 60 menit dan Nurike Safariyanti sebagi moderator, adapun hasil materinya:

  • Konsep negara demokrasi modern terdiri dari 4 pilar :
    1. Legislatif, Lembaga Pembuat Aturan (UUD dan UU): MPR, DPR, DPD
    2. Eksekutif, Lembaga Pelaksana Aturan dan Pembuat Aturan (juga): Presiden & CO
    3. Yudikatif, Lembaga Peradilan Penyelesai Konflik: MA & MK
    4. Pers, Lembaga Eksternal Sebagai Controler of Issues; Semua Media Publikasi non Penguasa
  • Peran Fungsi Lembaga Legislatif
    1. MPR (Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019)
      1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
      2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
      3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR;
      4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
      5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
      6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
      7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:
    2. DPR
      • Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:
        1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
        2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
        3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
        4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
        5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
        6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU
      • Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:
        1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
        2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
        3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
        4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
      • Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:
        1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
        2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)
      • Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:
        1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
        2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
        3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
        4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
        5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
        6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden
    3. DPD
      1. Mengajukan usul Rancangan Undang-Undang pada DPR terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
      2. Membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
      3. Memberikan pertimbangan dalam Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
      4. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
      5. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama.
      6. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
      7. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  • Peran dari DPM sendiri yaitu
    1. Jika DPM tetap bermental pelayan mahasiswa, maka DPM harus tunduk pada kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa yaitu “Kritis”.
    2. Butuh cara “Berfikir Kritis” untuk mampu memberi analisis yang cukup terhadap situasi yang ada.
    3. Turun ke Jalan dengan menanggalkan elitism DPM, yang hanya petantang-petenteng kaum parlente tanpa kepala di kampus.
  • Ciri-ciri Kritis
    1. Menggunakan nalar/logika yang rasional. Tidak fallacy,
    2. Menekankan pada objek bahasan yang jelas,
    3. Kritik ditujukan pada objek masalah dengan tidak membahas secara person/orang yang berkaitan dengan yang dikritik (ad hominem), kecuali ada yang perlu diganti (misalnya jabatan),
    4. Kritik berupaya menguraikan problem-problem dasar hingga subtil, namun solusi atau langkah konkrit tetap diberikan kepada mereka yang punya kendali (kekuasaan).
  • Dalam Ilmu Politik
    1. Politik adalah ilmu tertinggi untuk menyalurkan keadilan, bukan cara mencapai kekuasaan
    2. Di dalam politik, mereka yang berkuasa selalu surplus kekuatan dan berlebih dalam imunitas kritikan, sehingga kekuasaan perlu memiliki para antagonis dari mereka yang menitipkan kepentingan (rakyat).
    3. Oleh karena itu mayoritas harus selalu dibaca sebagai “mereka yang surplus kuasa”.
  • Motivation (Kesadaran Mahasiswa Hari Ini)

Ada ungkapan Aristoteles, “Pemuda (memang, pen.) sangat mudah untuk ditipu, karena mereka cepat berharap”, tetapi tidak ada salahnya menjaga harapan itu untuk terus hidup waras, demi melawan dan membangkang pada kebodohan dan ketidakadilan. Kadang-kadang, lebih baik ditipu berulang kali, daripada kehilangan harapan sama sekali. Apalagi menjadi mahasiswa!!!

 

Kegiatan ini di tutup denganpembacaan doa oleh Ahmad Iqbal Hafikhidan dilanjut sesi dokumentasi oleh seluruh panitia dan peserta.

Dokumentasi kegiatan

  1. Pembukaan oleh MC

 

  1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya

 

  1. Sambutan ketua pelaksana

 

  1. Sambutan ketua DPM UM

 

  1. Pemateri pertama

 

  1. Ice breaking

 

  1. Pemateri ke dua

 

  1. Pembacaan Doa penutup

 

  1. Foto bersama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.